* UUD TENAGA KERJA *

Undang-Undang Tenaga Kerja (Labor Law)

UNDANG-UNDANG TENAGA KERJA N0 13 TAHUN 2003 YANG DISAHKAN DI JAKARTA OLEH PRESIDAN RI. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI PADA TANGGAL 25 MARET 2003.

BAB IX. TENTANG HUBUNGAN KERJA.

HAL :  KONTRAK KERJA .

PASAL  51 ISINYA  ANTARA LAIN AYAT :

1         PERJANJIAN KERJA DI BUAT SECARA TERTULIS ATAU LISAN.

2         SECARA TERTULIS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG—UNDANGAN YANG BERLAKU.

PASAL 58 ISINYA  ANTARA LAIN AYAT:

1         PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU TIDAK DAPAT MENSYARATKAN MASA PERCOBAAN

2         DALAM HAL DISYARATKAN MASA PERCOBAAN KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA SEBAGAIMANA YG DIMAKSUD  AYAT  1 ( SATU ), BATAL DEMI HUKUM.

PASAL  59

ISINYA  ANTARA LAIN AYAT :

  1. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU TIDAK DAPAT DIADAKAN UNTUK PEKERJAAN   TETAP.

       3. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DAPAT  DIPERPANJANG  ATAU DIPERBAHARUI.

      4. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG DIDASARKAN  ATAS WAKTU TERTENTU DAPAT DIADAKAN UNTUK     WAKTU PALING LAMA 2 ( DUA ) TAHUN. DAN HANYA BOLEH DIPERPANJANG 1 ( SATU ) KALI DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 1 ( SATU ) TAHUN.

      5. PENGUSAHA YANG BERMAKSUD  MEMPERPANJANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TERSEBUT,  PALING LAMA 7 ( TUJUH ) HARI SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  SUDAH TELAH MEMBERITAHUKAN MAKSUDNYA SECARA TERTULIS KEPADA BURUH/PEKERJA YANG BERSANGKUTAN.

  1. PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU YANG TIDAK MEMENUHI  SEBAGAIMANA  MASKUD AYAT DIATAS MAKA DEMI HUKUM MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TENTU ( KWTT). 

 

PASAL 60  ISINYA  ANTARA LAIN AYAT:

  1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TENTU DAPAT MENSYARAT KAN MASA PERCOBAAN PALING LAMA 3 ( TIGA ) BULAN.

  2. DALAM MASA PERCOBAAN SEBAGAIMANA YG DIMAKSUD AYAT 1 ( SATU ), PENGUSAHA DILARANG MEMBAYAR UPAH DIBAWAH MINIMUM YANG BERLAKU.

 

PASAL  68.

 PENGUSAHA DILARANG MEMPEKERJAKAN ANAK.

( DAPAT DIKECUALIKAN BAGI ANAK UMUR 13 TAHUN S/D 15 TAHUN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RINGAN, SYARATNYA  ADA PADA PASAL  69 AYAT 1, 2 dan 3 JO. PASAL 70 S/D PASAL 75).

UU TENAGA KERJA FARAGRAF 4 NO.13 TAHUN 2003  TENTANGWAKTU KERJA.

PASAL  77  ISINYA ANTARA LAIN AYAT :

  1. SETIAP PENGUSAHA WAJIB MELAKSANAKAN WAKTU KERJA.

  2. WAKTU KERJA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD AYAT (1) MELIPUTI :

                –          7 ( TUJUH ) JAM  1 ( SATU ) HARI DAN  40 ( EMPAT PULUH ) JAM  1 ( SATU ) MINGGU UNTUK 6 ( ENAM ) HARI KERJA DALAM  1 ( SATU ) MINGGU; ATAU

              –          8 ( DELAPAN ) JAM  1 ( SATU ) HARI DAN 40 ( EMPAT PULUH ) JAM  1 ( SATU ) MINGGU UNTUK 5 ( LIMA ) HARI KERJA DALAM  1 ( SATU ) MINGGU.

  1. KETENTUAN WAKTU KERJA DIATAS  SEBAGAIMANA YANGDIMAKSUD  AYAT (2) TIDAK BERLAKU BAGI SEKTOR USAHA ATAU PEKERJAAN TERTENTU.

  2. KETENTUAN WAKTU KERJA PADA SEKTOR USAHA DAN PEKERJAAN TERTENTU PADA AYAT (3) DIATUR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI.

 

PASAL  99 

AYAT  1 . SETIAP PEKERJA BURUH DAN KELUARGANYA BERHAK UNTUK MMPEROLEH JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

 

Pengenalan terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja (UU. No. 13/2003) menolong untuk memahami administrasi perekrutan pekerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminana sosial tenaga kerja, hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja dalam dunia kerja sehari-hari. Akan disajikan bagaimana menghindari konflik yang buruk bila ingin mem-phk pekerja; bagaimana agar pekerja menjadi mitra dalam bisnis, bukan musuh dalam satu organisasi. Prinsip-prisnip apa yang harus dipahami oleh pekerja dan juga pengurus serikat pekerja ketika behadapan dengan pengusaha. Ini semua akan disajikan dalam seminar Labor Law.

Sasaran

Mengenal Istilah-Istilah dalam Undang-Undang Tenaga Kerja
Mengetahui Administrasi Mempekerjakan Orang Asing
Memahami Apa Itu Hubungan Kerja
Memiliki Pengertian tentang Administrasi Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan
Memahami Hubungan Industrial
Memahami Langkah-Langkah Pemutusan Hubungan Kerja
Mengenal UU lain, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan
Menyikapi Permasalahan yang Mungkin Timbul dalam Pelaksanaan dan Administrasi UU Ketenagakerjaan

Kerangka Materi

Istilah-Istilah dalam UU Ketenagakerjaan
Landasan, Asas, dan Tujuan
Perencanaan Pekerja dan Informasi Ketenagakerjaan
Pelatihan Kerja
Penempatan Pekerja
Perluasan Kesempatan Kerja
Pekerja Asing
Perjanjian Kerja
Hubungan Kerja: PKWT dan PKWTT
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Outsourcing
Waktu Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pengupahan
Jamsostek
Serikat pekerja/Serikat Buruh
LKS Bipartit dan Tripartit
Mogok Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Kesalahan Berat
Uang Pesangon dan Uang Penghargaan
Sanksi Administratif

 

<BLINK><b><font color=”BLUE”>INFO DOLAR GRATISS</font></b></BLINK>

Satu Tanggapan to “ * UUD TENAGA KERJA *

  1. M.syahadi Says:

    Bgimn hukumnya menyalahi uud tenaga kerja dan bgimn crnya merger yg dibuat oleh perusahaan secara tdk transfaran
    =========================================
    BISA DITANYAKAN KE YG LEBIH MENGERTI Misalnya LBH dan sejenisnya, ATAU ASSOSIASI BURUH terdekat…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s